H. Busdir Tegaskan, PGRI Bukan Organisasi Politik

Mamuju Tengah - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) ke satu tahun 2022.

Kegiatan berlangsung di Pantai Desa Kombiling Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu (2/7/2022).

Baca juga: Danpusdikpal Kodiklatad Pimpin Upacara Penutupan Dikjurta Peralatan TNI AD T.A 2022

Kegiatan Rapim dipimpin Ketua PGRI Mamuju Tengah, H. Busdir S.Pd, M.M didampingi Sekretaris PGRI, Marhuding S.Pd, M.M beserta jajarannya, juga dihadiri Kepala Desa Kombiling, Para Ketua PGRI serta Pengurus Kecamatan se Mamuju Tengah dan Pengurus Ranting PGRI.

Dalam sambutannya, H. Busdir mengucapkan terimakasihnya kepada Pemerintah Desa Kombiling dan Pengurus PGRI Kecamatan Pangale atas terselenggaranya dengan baik kegiatan Rapim tersebut.

Baca juga: Lepas Siswa Kelas lX, Baharuddin: Ilmu Penting Tapi Karakter Adab Lebih Mulia

Dirinya menyebut, sinergitas antara Pemerintah baik Kecamatan maupun Desa dan tenaga pendidik harus terus terjalin dengan baik.

"Pemerintah tentu diharapkan dukungannya, baik Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa untuk bersinergi dengan para tenaga pendidik agar terjalin hubungan dengan baik" katanya.

Baca juga: Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Gelar Rapat Penyusunan Kelender Pendidikan Tahun 2022/2023.

Ia mengatakan, dipilihnya ujung selatan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Pangale tepatnya di Pantai Kombiling sebagai tempat pelaksanaan Rapim pertama, bertujuan membangun silaturahmi dan kebersamaan serta mempererat hubungan Pemerintah desa atau kecamatan dengan PGRI.

Busdir selaku Ketua PGRI yang juga Kadis Pendidikan Mamuju Tengah menegaskan, PGRI bukan organisasi politik tetapi PGRI adalah organisasi profesi, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru.

Baca juga: UPTD SD Inpres Tappilina Gelar Acara Pelepasan Siswa Kelas VI

"Saya kembali tegaskan, PGRI bukan Organisasi Politik tetapi organisasi profesi, jadi apabila ada yang mendengar isu-isu diluar sana mengatakan, Saya menggunakan PGRI untuk ajang Politik itu tidak benar" tegasnya.

Ia juga menegaskan, PGRI dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Baca juga: KKKS dan KKG Kecematan Topoyo Gelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

"Kita harus menjalankan organisasi PGRI berdasarkan AD/ART kita, karena itu merupakan pedoman kita" tutupnya.